Kabupaten Paling Berani Yakinkan Kementerian
Selain itu, juga satu-satunya kabupaten yang berani meyakinkan kementerian maupun kedinasan di berbagai jenjang, agar pembangunan Bendungan Semantok menjadi prioritas. Di mana, tujuan akhirnya adalah diraihnya status sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Salah satu momentum penting yang dialami Taufiqurrahman terjadi usai terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, melalui pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014.
Setelah Presiden Joko Widodo dilantik dan membentuk kabinet baru, Taufiqurrahman berkesempatan menghadap dan bertemu langsung kepala negara asal Solo, Jawa Tengah itu dalam sebuah acara jamuan makan di Istana Bogor, sekitar tahun 2017. Pada acara yang sama, ia juga bertemu dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Kesempatan emas itu tentu saja tak disia-siakan. Di hadapan orang nomor 1 di Indonesia dan beberapa pembantunya itu, berusaha menyampaikan segamblang mungkin terkait kesiapan daerah hingga proyeksi manfaat besar dari pembangunan Bendungan Semantok.
Tak disangka, pemaparan dari Nganjuk saat itu ternyata langsung mendapat respons positif Presiden Joko Widodo. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun merasa klop dengan rencana pembangunan Bendungan Semantok. Hal itu diwujudkan sang menteri dengan menempatkan Bendungan Semantok sebagai salah satu prioritas kerja dan mendapat urutan ke delapan.
Taufiq menjelaskan, proyek pembangunan waduk atau bendungan yang ditangani Kementerian PUPR harus menggunakan sistem urut. Jadi, tidak serta-merta diajukan lalu langsung bisa dikerjakan. Ada tahapannya.
Untuk diketahui, Kementerian PUPR saat itu memang membuat semacam kuota, bahwa dalam setahun mereka mengerjakan dua proyek waduk atau bendungan. Dalam proses di kementerian tersebut terdapat tahapan verifikasi dan pembahasan khusus terkait perencanaan pembangunannya. Ibarat seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan materi skripsi dan mempertahankannya di depan dosen.
Tim dari Kementerian PUPR membahas secara serius terkait layak tidaknya Bendungan Semantok dibangun, hingga menetapkan akan mendapat urutan ke berapa. Di dalamnya menurut Taufiq juga termasuk menilai pertanggungjawaban dari konsultan perencanaan yang digandeng Pemkab Nganjuk, yakni PT Virama Karya.
Dari tahapan itulah kemudian Bendungan Semantok berhasil masuk dalam daftar proyek fisik yang diprioritaskan oleh Kementerian PUPR.
Belasan Kali Bolak-balik ke Jakarta hingga “Sepatune Gripis”
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk Mokhamad Yasin, yang pernah menjabat di beberapa dinas saat itu, mengetahui betul kegigihan Kabupaten Nganjuk dalam memperjuangkan Bendungan Semantok. Dalam hitungannya sudah belasan sampai puluhan kali Bupati Nganjuk bolak-balik ke Jakarta sampai benar-benar mengantongi kepastian dari pemerintah pusat. Tak sekalipun kendur semangatnya. Yasin bahkan menyebut sampai ‘sepatune gripis’ (sol sepatunya tipis, bahasa Jawa).
Jerih payah Bupati Nganjuk bersama jajarannya seperti terbayar lunas, manakala akhirnya pemerintah pusat benar-benar mengalokasikan anggaran nasional untuk pembangunan Bendungan Semantok, melalui Kementerian PUPR. Puncaknya adalah dengan dimulainya pekerjaan fisik pembangunan bendungan tersebut pada Desember 2017.
Dalam wawancara khusus pada 7 April 2022, Taufiqurrahman menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terwujudkan PSN Bendungan Semantok. Mulai Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, maupun pihak BBWS Brantas di Wiyung Surabaya. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komponen kedinasan yang ada di Kabupaten Nganjuk, maupun masyarakat Desa Sambikerep dan Desa Tritik, begitu pula kepala desa serta camat setempat.
Perjuangan Kepala BAPPEDA Nganjuk Bambang Eko Suharto
Secara khusus juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam untuk Almarhum Bambang Eko Suharto, mantan Kepala BAPPEDA Nganjuk di era kepemimpinannya. Ini karena, mendiang Bambang Eko Suharto selalu dengan sigap menindaklanjuti setiap apa yang dianjurkannya terkait proses pembangunan Bendungan Semantok.
Bambang Eko Suharto mulai menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Nganjuk pada tahun 2014. Ketika itu, proses perencanaan Pembangunan Bendungan Semantok berada di tahap pelaksanaan SID dan DED. Birokrat yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk tersebut dengan sigap menerjemahkan dan melaksanakan setiap arahan dari Bupati Taufiq. Sehingga, perencanaan Bendungan Semantok berjalan sesuai harapan dan membuahkan hasil terwujudnya pembangunan fisik bendungan megah tersebut.
Ketika tahap pekerjaan fisik PSN Bendungan Semantok dimulai pada akhir 2017, Bambang sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Nganjuk. Saat itu posisinya diisi oleh Gunawan Widagdo. Namun demikian, jasanya akan terus dikenang dan tercatat dalam tinta emas sejarah pembangunan Bendungan Semantok. Ia pensiun sebagai ASN pada 1 Februari 2018 dan kemudian wafat pada Juli 2021.
Kembali ke kisah perjuangan Bupati Taufiqurrahman, lalu, apa sebenarnya yang mendasari Taufiqurrahman hingga begitu gigih memperjuangkan pembangunan Bendungan Semantok?
Menurutnya, ia sebagai Bupati Nganjuk ingin meninggalkan warisan sejarah atau kenang-kenangan untuk masyarakat Nganjuk. Di mana, kenang-kenangan itu tak sekadar bersifat monumental, tetapi merupakan jawaban dari kebutuhan yang sangat mendasar yaitu air.
Disadari dalam perjalanan pembangunan Bendungan Semantok, banyak tantangan maupun cibiran yang dihadapi. Namun hal itu justru membuatnya lebih bersemangat. Di mata Taufiq, Bendungan Semantok adalah proyek terbesar yang pernah ditangani dalam lingkup pemerintah daerah dan wajib diwujudkan.
Tantangan yang dihadapi salah satunya datang dari DPRD Nganjuk. Karena dalam proses perencanaannya sempat diwarnai tarik-ulur antara eksekutif dan legislatif. Sejumlah pihak juga sempat mengutarakan kekhawatiran bahwa megaproyek ini tidak akan berhasil. Serta tidak akan membawa manfaat seperti yang diharapkan.
Tantangan serupa juga pernah dirasakan ketika memperjuangkan proyek-proyek besar lainnya di Kabupaten Nganjuk, semasa ia menjadi bupati. Antara lain pembangunan RSUD Kertosono di tahun 2015-2017 dan pembangunan Jembatan Kelutan-Papar selama tahun 2008-2016. Semuanya diakui Taufiq telah melewati cibiran-cibiran dan penuh dengan perjuangan baik secara moril maupun materiil. Namun pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan berat tersebut bisa tuntas dan terwujud sesuai harapan.
Kembali ke Bendungan Semantok, Taufiqurrahman juga tidak bisa melupakan pengalaman berkesan, ketika ia selaku Bupati Nganjuk mengumpulkan masyarakat Desa Tritik dan Desa Sambikerep. Mereka adalah masyarakat terdampak pembangunan bendungan. Bukan mengundang ke pendopo, ia justru beberapa kali turun langsung mendatangi tempat mereka tinggal. Ia bahkan pernah basah kuyup ketika pertemuan digelar saat hujan deras.
“Sampai hujan-hujanan itu, saya bela-belain untuk bisa bertemu dengan mereka,” kenang Taufiq.
Tujuannya, agar masyarakat terdampak itu bisa benar-benar memahami manfaat besar dari Bendungan Semantok, sehingga tidak sampai ada yang menghalang-halangi atau menolaknya.
Di hadapan warga, dengan telaten dijelaskan bahwa keberadaan bendungan tersebut justru untuk penataan agar lebih baik kualitas kehidupan mereka. Karena, manfaat turunan dari Bendungan Semantok ini bisa sampai kepada naiknya taraf ekonomi warga sekitar, pun juga berdampak sampai meningkatnya kualitas pendidikan anak-anak mereka nantinya.
Tentunya, disampaikan juga manfaat utama Bendungan Semantok yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Yakni, bisa menyuplai kebutuhan air untuk 3000 sampai 4000 hektare lahan persawahan di musim kemarau.
“Insya Allah tujuan saya tidak merugikan warga. Justru agar membuat masyarakat di sekitar Bendungan Semantok lebih sejahtera. Mereka juga bisa mendapat ganti yang lebih baik, atas lahan dan bangunan yang terkena dampak,” kata Taufiq.
Belakangan ia juga mengingat, bahwa sikap keukeuh-nya dalam memperjuangkan Bendungan Semantok, maupun kerja kerasnya meyakinkan warga, ternyata terinspirasi dari Presiden Joko Widodo. Teladan itu bahkan didapat jauh sebelum pria yang akrab disapa Jokowi itu menjadi presiden.
Tepatnya, saat keduanya masih sama-sama satu level sebagai kepala daerah. Taufiqurrahman menjadi Bupati Nganjuk dan Joko Widodo masih menjabat Walikota Solo. Ada satu momentum di mana Jokowi benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai kepala daerah, dan menjadi panutan di mata Taufiq.
Yakni, ketika Jokowi membuat kebijakan penataan ulang atau relokasi pedagang kaki lima (PKL) pada tahun 2006. Ia bermaksud memindahkan ribuan PKL yang sebelumnya memenuhi jalan protokol dan taman pusat kota.
