Nganjuk, anjukzone.id – Jangan terkejut, dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi dan Tri Handy Cahyo Saputro akan menggenjot sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.
Alasannya, karena transfer anggaran dari pusat telah mengalami efisiensi 50 persen dari tahun-tahun seberlumnya, maka daerah dituntut untuk melakukan peningkatan pendapatan.
Pernyataan ini disampaikan sendiri oleh Bupati Nganjuk terpilih Marhaen Djumadi usai mengikuti rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Nganjuk, di Pendopo Kabupaten Nganjuk pada Rabu, 05 Maret 2025.
Rapat paripurna dengan agenda pidato perdana Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Sebelum rapat paripurna didahului dengan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih periode 2025 – 2030.
Selain dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, rapat paripurna juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Forkopimda, sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk, perwakilan organisasi masyarakat, serta mantan Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna.
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan, dalam 100 hari kerjanya, sedikitnya ada lima instruksi Presiden Prabowo yang menjadi prioritas. Masing-masing adalah masalah pembangunan infrasstruktur, inflasi ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, ketahanan pangan dan masalah sosial.
Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jembatan, jalan-jalan yang rusak, bencana alam, banjir, dan tanah longsor.
“PU, BPBD, kemudian LH harus standby,” jelas Marhaen Djumadi usai acara.
Kemudian kaitannya dengan inflasi ekonomi, dengan pemotongan anggaran sekitar 50 persen, maka harus ada program untuk efisiensi.
“Maka harus ada satgas untuk pengetatan anggaran,” tambahnya.
Yang ketiga, instruksi peningkatan pendapatan. Karena transfer dari pusat berkurang 50 persen, maka daerah harus kreatif. “Maka pajak dan retribusi akan kita genjot betul,” tegas Marhaen.
Instruksi yang keempat, bertepatan dengan puasa Ramadhan dan menjelang lebaran Hari Raya Idul Fitri, Satuan Tugas (Satgas) pangan diturunkan untuk menjaga inflasi.
“Misalnya satgas dari Dinas Sosial, Dinas Industri dan Perdagangan, harus turun ke pasar untuk mengecek perkembangan harga terutama kebutuah 9 bahan pokok,” jlentrehnya.
Instruksi terakhir berupa kegiatan sosial. Pemerintah Daerah Nganjuk secara Bersama-sama dan bergotong royong hendak menuntaskan masalah sosial yang ada di Kabupaten Nganjuk.
“Untuk sosial harus program-program secara bersama-sama untuk bantuan sosial,” pungkas Marhaen.
Selain menyinggung masalah 5 instruksi presiden, Bupati Nganjuk juga menjelaskan tentang 15 visi dan misinya dalam menjalankan roda pembangunan 5 tahun ke depan.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono menyampaikan, dari pihak legislatif siap mengawal, baik visi dan misi Bupati Nganjuk maupun 5 skala prioritas dari instruksi presiden.
“Untuk itu, pihak DPRD Kabupaten Nganjuk akan menyelaraskan program kerja yang dibuat dengan visi dan misi Bupati Nganjuk,” terang Tatit.
Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyinggung masalah perkembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk. Hanya saja pihaknya mengingatkan kepada pemerintah daerah agar hati-hati dalam penyedian lahan untuk industri.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong dalam penyediaan sumber daya manusia untuk memenuhi dunia industri di Kabupaten Nganjuk.
Reporter : Sukadi
Editor: Dea
