Menu

Mode Gelap
Ribuan Ha Hutan Gunung Wilis Zona Utara Sangat Kritis, Potensi Sebabkan Banjir Besar Misionaris Katolik Roma Pendiri Klinik Perusahaan Gula Nganjuk 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Genjot PAD Lewat Pajak dan Retribusi Warga Warujayeng Bangun Paseban Agung Tandai Jejak Kerajaan Hring Tak Mampu Merawat ODCB, Warga Nganjuk Hibahkan Tempayan Kuno ke Museum Anjukladang Ucapan Bentuk Bibit Lebih Efektif, Kotasejuk Berharap Bupati Nganjuk Terpilih Pro Iklim

Birokrasi

Kejari Nganjuk Mulai Tindak Kades Dugaan Korupsi Dana Desa, Kades Banarankulon Bagor Salah Satunya

badge-check


					Foto. Kades Banarankulon Mujiono dibawa ke Rutan Kels II-B Nganjuk usai menjalani pemeriksaan tim penyidik Kejari Nganjuk Perbesar

Foto. Kades Banarankulon Mujiono dibawa ke Rutan Kels II-B Nganjuk usai menjalani pemeriksaan tim penyidik Kejari Nganjuk

Nganjuk, anjukzone.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menahan tersangka Mujiono, Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan dana desa, Senin, 09 Desember 2024.

Kepala Desa (Kades) Mujiono diduga menyelewengkan dana Desa Banarankulon APBDes tahun anggaran 2020 hingga 2023.

Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Nur Shodiq dan Partners Surabaya tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana Desa Banarankulon, selama tiga tahun anggaran tersebut, keuangan negara dirugikan sebesar Rp 337.352.896,64, meliputi 19 kegiatan pembangunan dengan cara mengurangi volume pelaksanaan.

Salah satu kegiatan pembangunan sebuah pendopo dalam pelaksanaannya belum memiliki dokumen perencanaan dan dokumen teknis.

Foto. Kades Banarankulon Mujiono menuju Rutan Kelas II-B Nganjuk

“Pendopo tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2021 hingga pertengahan 2022, namun pada tahun 2023 masih terdapat pencairan pembangunan pendopo sehingga total pencairan untuk sebesar Rp760.097.859,00. Sedangkan berdasarkan hasil audit hanya sebesar Rp621.936.488,44,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk, Ika Mauluddhina, S.H., M.H.

Lanjut Kajari, untuk 18 kegiatan pembangunan lainnya juga dilakukan sendiri oleh kepala desa, baik mulai pengelolaan anggaran hingga pelaksana kegiatan, pembelian bahan material hingga upah tukang, tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, serta ditemukan nota dan stempel fiktif dalam pelaporan pertanggungjawabannya.

“Uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk membeli aset-aset,” katanya.

Terkait  dua alat bukti yang cukup dan ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP, tim penyidik melakukan penahanan rutan kepada tersangka Kades Mujiono selama 20 hari terhitung tanggal 9 Desember 2024 sampai 28 Desember 2024.

Tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001.

Reporter : Sukadi

Editor: Deasy

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ribuan Ha Hutan Gunung Wilis Zona Utara Sangat Kritis, Potensi Sebabkan Banjir Besar

11 Maret 2025 - 23:01 WIB

Misionaris Katolik Roma Pendiri Klinik Perusahaan Gula Nganjuk

7 Maret 2025 - 12:15 WIB

100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Genjot PAD Lewat Pajak dan Retribusi

7 Maret 2025 - 01:49 WIB

Warga Warujayeng Bangun Paseban Agung Tandai Jejak Kerajaan Hring

23 Februari 2025 - 08:52 WIB

Tak Mampu Merawat ODCB, Warga Nganjuk Hibahkan Tempayan Kuno ke Museum Anjukladang

23 Februari 2025 - 08:13 WIB

Trending di Budaya